Politisi PDI-P Minta Kereta Cepat Tidak Tergesa Diputuskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR-RI Nusyirwan Soejono mempertanyakan sikap Menteri BUMN Rini Soemarno yang bersikukuh mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Nusyirwan, pembangunan jalur kereta sebaiknya dilakukan di daerah yang belum memiliki moda transportasi tersebut.

"Potensi pengembangan wilayah tidak diperhatikan," kata Nusyirwan, Sabtu (5/9/2015), di Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, pembangunan jalur kereta api, terlebih dengan kecepatan tinggi, memerlukan biaya yang sangat besar. Pemerintah ia ingatkan agar tidak tergesa membuat keputusan karena harus memastikan studi kelayakan dan kondisi nyata di lapangan.

Nusyirwan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menolak proposal dari China dan Jepang. Karena itu, ia berharap sikap Jokowi diikuti oleh Menteri BUMN selaku penerima mandat pembangunan kereta cepat tersebut.

"Menteri Rini barangkali tidak tahu apa yang harus dikerjakan, kebijakan harus sesuai dengan masterplan kereta api nasional," ujarnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap lanjut meski proposal Jepang dan Tiongkok ditolak. Nantinya proyek tersebut akan digarap oleh konsorsium BUMN nasional dan BUMN negara bersangkutan.

Dia menyanggah pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibatalkan. Menurut dia, pemerintah memutuskan bahwa proyek tersebut tak diperkenankan menggunakan APBN sedikitpun. Artinya, apabila konsorsium BUMN bisa menggalang dana, maka proyek itu tetap dilanjutkan.

Terkait konsorsium, Rini mengaku akan segera membuatnya yang terdiri dari perusahaan patungan yang terdiri dari Wika, Jasa Narga, KAI, dan PTPN VIII.