Kinerjanya Belum Memuaskan, DPR Tak Usah Bangun Gedung Baru

Salah seorang warga Palmerah, Jakarta, Widyan, berpendapat, dana pembangunan proyek-proyek di DPR lebih baik dialokasikan untuk sektor lain yang membutuhkan suntikan dana besar, seperti ekonomi kreatif. (Baca: Berencana Bangun 7 Proyek, Kepekaan DPR Dipertanyakan)

“Ekonomi kreatif kan butuh dana besar untuk pengembangan dan dana yang dialokasikan untuk sektor ini masih terlalu sedikit,” kata Widyan, saat dijumpai, Kamis (3/9/2015).

Menurut dia, pembangunan gedung baru untuk anggota DPR tak sesuai dengan kinerjanya.

Pendapat senada juga disampaikan warga Bekasi, Komang. Angka triliunan untuk proyek gedung baru DPR terlalu fantastis dan memanjakan anggota Dewan serta tak sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat.

“Megaproyek dikhawatirkan jadi ladang korupsi. Sangat berbahaya,” ujar Komang.

Anggaran tersebut, lanjut Komang, lebih baik dialokasikan untuk infrastruktur dan fasilitas umum di daerah-daerah luar Jawa, seperti rumah sakit, sekolah, dan perumahan murah untuk masyarakat kurang mampu. Komang berharap DPR bisa lebih realistis dengan anggaran serta mengedepankan kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Sementara itu, Fajar, warga asal Bogor, berpendapat, wajar jika akhirnya Presiden Joko Widodo tidak menyetujui karena pembangunan tersebut sifatnya sekunder serta tidak akan berpengaruh terhadap kinerja anggota DPR. Dengan proyek ini, ia menilai, DPR gagal dalam menjalankan fungsi utama sebagai wakil rakyat.

“Jangankan terwakili, 80 persennya mungkin tidak tahu siapa anggota DPR dari dapil tempat mereka tinggal, yang mana harusnya tahu,” kata Fajar.

Tujuh proyek di DPR

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menanggapi santai rencana proyek tersebut. Ia tak menyampaikan menolak atau menyetujui rencana pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu.

"Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015). (Baca: Apa Kata Menteri Keuangan soal Rencana Pembangunan 7 Proyek DPR?)