Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 28/08/2015, 18:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus segera dievaluasi. Kebijakan itu dianggap kurang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

"Ada beberapa kebijakan yang kurang mampu menstimulasi pertumbuhan," kata Didik melalui pesan singkat, Jumat (28/8/2015).

Pertama, kebijakan pencabutan subsidi yang berlebihan. Menurut dia, kebijakan itu akan mendorong kenaikan harga barang sehingga menurunkan daya beli masyarakat.

Kedua, penerapan pajak yang represif sehingga membuat para pelaku usaha menjadi tidak nyaman.

"Ketiga, serapan APBN yang relatif kecil di semester pertama tahun 2015," ujarnya.

Didik menambahkan, kondisi perekonomian global saat ini juga memberikan kontribusi besar terhadap kondisi perekonomian Tanah Air. Pelambatan ekonomi Tiongkok, kebijakan moneter The Fed, dan rendahnya nilai minyak dunia yang berimplikasi langsung terhadap harga energi nasional merupakan beberapa faktor eksternal yang memberikan pengaruh besar.

Didik mengatakan, enam solusi yang sebelumnya diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono patut dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi terjadinya rush pembelian terhadap dollar.

"Selain itu, pemerintah juga harus menghentikan spending dan memberikan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com