Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Tidak Enak Jadi Jubir KPK, Banyak Musuhnya

Kompas.com - 25/08/2015, 13:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengungkapkan bahwa pengalamannya menjadi juru bicara KPK banyak menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Johan mengaku telah mundur dari posisi tersebut tapi tetap diposisikan seperti juru bicara karena sejumlah alasan.

"Enggak enak jadi jubir, jadi musuh banyak orang, karena waktu itu kan lagi kisruh," kata Johan, saat menjalani wawancara tahap akhir di hadapan Pansel KPK, di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Johan menjelaskan, kiprahnya di KPK dimulai sebagai staf fungsional di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada 2005. Tiga tahun berikutnya, Johan diangkat menjadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Lalu pada 2009 Johan diangkat menjadi Kepala Biro Humas KPK.

Ia mengaku telah diposisikan sebagai juru bicara oleh pimpinan KPK sejak 2007. Johan mengaku langsung mengundurkan diri sebagai juru bicara KPK sejak diangkat menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 2014, dan ditunjuk menjadi pimpinan sementara KPK pada 2015.

"Tapi saya yang selalu diminta (menjadi jubir) supaya enggak kepeleset. Akhirnya saya turun lagi, kebablasan sampai sekarang. 'Saya mau menjelaskan kalau didampingi Johan Budi,' sampai ada yang bilang begitu," ungkapnya.

Pantas jadi pimpinan

Johan mengaku pantas menjadi pimpinan KPK meski bukan sarjana hukum. Menurut Johan, KPK memerlukan pimpinan yang berlatar belakang berbeda namun mengerti hukum untuk menyempurnakan kepemimpinan lembaga tersebut.

"Saya memang bukan sarjana hukum, tapi yang dibutuhkan KPK banyak hal," ujarnya.

Seandainya terpilih menjadi pimpinan KPK, Johan ingin memperbaiki pola komunikasi KPK dengan lembaga penegak hukum yang lainnya. Kekisruhan antara KPK dengan Polri beberapa waktu lalu ia anggap salah satunya disebabkan oleh pola komunikasi yang tidak efektif.

"Maka ke depan bangun komunikasi secara kelembagaan," ucap Johan.

Kompas TV 19 Calon Pimpinan KPK Jalani Tahap Wawancara Akhir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com