KPK Tunggu Hasil Investigasi BPK/BPKP jika Ingin Usut Dugaan Korupsi Pemerintah

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyampaikan bahwa KPK akan meminta terlebih dahulu Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan investigasi jika menemukan indikasi adanya perbuatan merugikan keuangan negara terkait pelaksanaan proyek pemerintah. KPK baru akan melakukan penyelidikan setelah menerima hasil investigasi lembaga auditor tersebut.

"Setelah audit investigasi menemukan perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, baru kita maju dengan penyidikan, dengan demikian tidak terjadi hiruk pikuk. Kalau baru indikasi-indikasi, lebih baik kita kembalikan dulu pada ahlinya, yaitu auditor investigasi, mereka cukup mampu untuk melakukan seperti itu," kata Ruki di Istana Bogor, Senin (24/8/2015).

Menurut Ruki, KPK sepakat bahwa bupati, gubernur, atau pejabat kementerian/lembaga perlu didorong untuk merealisasikan penyerapan anggaran. Jangan sampai terlalu banyak uang yang mengendap di bank sehingga roda perekonomian lamban berjalan.

"Karena apa, akibatnya roda perekonomian tidak jalan, akibatnya negara juga harus keluar uang lagi tambahan untuk membayar bunga uang itu kan disimpan namanya di bank kan," kata Ruki.

Mengenai kekhawatiran pengguna anggaran berhadapan dengan hukum, Ruki menilai bahwa sedianya mereka tidak perlu takut jika melaksanakan fungsinya sebagai pengguna anggaran sesuai dengan undang-undang. Ia mengingatkan para kepala daerah maupun pejabat kementerian/lembaga untuk tidak memiliki niat menerima pemberian hadiah atau janji.

"Jangan ada niat macam-macam deh, terutama niat untuk nerima sesuatu ya, pemberian atau janji," kata Ruki.

Mantan Komisaris Krakatau Steel ini sepakat jika diskresi atau kebijakan yang menyimpang dari aturan tidak selamanya bisa dikategorikan penyalahgunaan kewenangan. Dalam mengambil kebijakan, kata Ruki, tidak selamanya harus sesuai dengan peraturan. Ada hal-hal yang perlu ditoleransi.

"Ambil contoh paling konkret ketika misalnya ada sebuah kampung kebakaran, tadi contohnya itu, apakah gubernur/walikota itu kemudian tidak secara spontan mengeluarkan uang untuk meringankan beban? Mereka mengatakan tidak berani kami, karena kebijakannya tidak begitu. Menurut saya ini yang salah," tutur Ruki.

Hari ini, Ruki mengikuti rapat koordinasi percepatan program-program pembangunan di Istana Bogor. Seusai rapat, Presiden memberikan pengarahan kepada para kepala daerah, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi terkait percepatan program pembangunan.