Wiranto Minta DPR Tak Memaksakan Pembangunan 7 Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto meminta DPR RI tidak memaksakan pembangunan tujuh proyek di kompleks Parlemen Senayan. Dia mengimbau agar DPR secara perlahan dan hati-hati membahas tujuh proyek ini bersama pemerintah.

"Enggak bisa paksa memaksa. Saya enggak sepakat kalau kemudian harus dipaksakan, tidak bisa," kata Wiranto saat berkunjung ke ruang Fraksi Hanura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Wiranto berpesan agar DPR juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membangun tujuh proyek DPR ini. DPR harus bertanya dulu apakah rakyat memang menyetujui pembangunan proyek tersebut.

"Berbagai policy harus untuk kepentingan rakyat," ujarnya. (baca: Kritik Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan Sebut Tidak Ada Anggota DPR yang Beloon)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon mengatakan bahwa fraksinya akan mendukung proyek ini selama dikerjakan sesuai prosedur. Pemerintah dan DPR, kata dia, harus berkomunikasi terlebih dulu.

"Kalau pemerintah mendukung, DPR mendukung. Tapi jangan lah tergesa-gesa. Kita sesuaikan dengan kemampuan negara," ucapnya.

Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)