Jokowi Ingatkan Harmonisasi Penegak Hukum untuk Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya harmonisasi kinerja antarlembaga penegak hukum. Sinergi itu diperlukan, khususnya dalam hal pemberantasan praktik tindak pidana korupsi.

"Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan fasilitatif," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut Jokowi, korupsi yang terjadi selama ini telah menghambat kinerja pemerintah dalam mendorong upaya pembangunan. Hal itu harus mendapatkan perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Jokowi menyebutkan, pemerintah saat ini telah membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Pembentukan itu menyusul akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK dalam waktu dekat ini. Jokowi berharap, Pansel KPK akan mendapatkan calon pimpinan yang kredibel untuk KPK.

"Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga antirasuah itu bekerja efektif, dan dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya. Membersihkan jubah Republik Indonesia yang dikotori korupsi," ujarnya.

Selain pidato pada sidang DPR-DPD ini, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang paripurna pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2015-2016 pada pukul 14.00 WIB. Pidato itu menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016. Nota keuangan juga akan turut disampaikan oleh Presiden.