Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Polri Usut Provokator Insiden Tolikara

Kompas.com - 21/07/2015, 02:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima laporan terakhir soal perkembangan insiden di Tolikara, Papua. Dari laporan itu, Tjahjo meminta agar Kepolisian Daerah Papua bisa mengusut provokator yang diduga bermain dalam insiden itu.

"Saya sebagai mendagri meminta kepada Polda Papua untuk mengusut tuntas siapa pelaku provokator kejadian pembakaran dan perusakan serta penyerbuan mushola di Tolikara," ujar Tjahjo dalam siaran pers yang diterima Senin (20/7/2015) malam.

Tjahjo pun yakin polri pasti mengusut tuntas permasalahan yang ada. Dia menitikberatkan kerja sama yang dibangun dengan unsur masyarakat, TNI, Polri dan pemerintah daerah

Pada Selasa (21/7/2015), Tjahjo berencana bertolak ke Tolikara dan melihat langsung kondisi masyarakat yang terluka serta lokasi pembakaran. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga akan mendapatkan laporan Bupati Tolikara dan menerima masukan dari tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan lagi kerukunan antar umat di sana.
Selain itu, Tjahjo juga akan menyerahkan bantuan 50 buah Al-qur'an.

"Kami minta Pemda harus melakukan pembahasan secepatnya dan waspada deteksi dini. Indonesia negara majemuk harus saling ada toleransi dan menghargai warga negara beribadah harus dikedepankan," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menduga bahwa insiden di Tolikara telah diciptakan oleh oknum yang berusaha membuat kerusuhan di sana.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno pun menduga ada pihak yang mengatasnamakan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dalam mengeluarkan surat soal larangan ibadah Shalat Idul Fitri.

"Kapolda dan pangdam turun ke daerah itu, mereka membantah bahwa tidak pernah dilakukan seperti itu. Artinya, lalu (surat edara) itu dari mana? Itu dibantah oleh panitia yang ada di sana," ujar Tedjo saat dijumpai di kantornya, Senin (20/7/2015).

Sebuah surat dengan kop surat GIDI sempat beredar di dunia maya. Surat itu berisi tiga poin pembatasan ibadah terhadap umat Islam, termasuk melarang melakukan shalat Idul Fitri di wilayah Tolikara. Tedjo mengaku surat itu memang ada. Namun, dia menduga bahwa ada pihak lain yang membuatnya di luar GIDI.

"Itu bisa dari mana saja begitu, tapi dari mereka (GIDI) tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com