Analisis Percakapan "Netizen", 17 Menteri Layak Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengguna internet menilai bahwa separuh menteri Kabinet Kerja layak diganti oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu merupakan hasil analisis Politicawave terhadap percakapan netizen di dunia maya sejak 1 Mei hingga 8 Juli 2015.

Pendiri Politicawave, Yose Rizal, menjelaskan, hasil pemantauan pada periode tersebut mendapatkan 92.979 percakapan netizen mengenai reshuffle. Percakapan itu diperoleh dari 15.512 akun dengan potensi jangkauan percakapan mencapai 73.358.433 akun.

"Hasil analisis menemukan setidaknya ada 17 menteri yang percakapannya terkait reshuffle," kata Rizal di Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015).

Dari jumlah 17 menteri itu, urutan teratas yang dianggap perlu diganti adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Warga internet menilai koordinasi antarmenteri di bidang ekonomi tidak berjalan optimal.

"Hal tersebut menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia tercatat menurun, ditandai dengan pelemahan rupiah dan pertumbuhan ekonomi terendah sejak 2009," ujarnya.

Berdasarkan analisis Politicawave, nama lain yang sering diperbincangkan netizen dan dihubungkan dengan reshuffle adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno. Selain itu, ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain soal perekonomian, netizen juga menyoroti buruknya komunikasi antarmenteri dan masyarakat. Muncul juga penilaian jika para menteri tidak kompak, memiliki agenda pribadi atau kelompok, dan adanya campur tangan partai politik dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Analisis Politicawave ini menggunakan metodologi earned media share of voice by sentiment (EMSS). Semua percakapan netizen soal menteri di media sosial dan media online dikumpulkan dengan menggunakan keyword yang berafiliasi dengan menteri dan menyaring percakapan yang tidak berafiliasi dengan menteri. Percakapan yang dihimpun berasal dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan media massa online.