Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I Minta Jokowi Tegur Pembuat Undangan "Badan Intelijen Nasional"

Kompas.com - 09/07/2015, 09:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai, staf Sekretariat Negara yang menulis undangan pelantikan Kepala BIN harus diberikan sanksi tegas. Terdapat kesalahan penulisan dalam undangan yang dikirimkan ke sejumlah pejabat negara. BIN yang merupakan singkatan dari Badan Intelijen Negara justru ditulis "Badan Intelijen Nasional" dalam undangan tersebut. (Baca: Undangan Salah Tulis, Anggota Komisi I Ini Enggan Hadir Pelantikan Kepala BIN)

"(Pembuat undangan) harus ditegur dengan keras karena sudah memalukan lembaga yang di zaman Pak SBY dan Pak Harto nyaris tanpa salah," kata Wakil Ketua DPR Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (8/7/2015).

Menurut Tantowi, Setneg sudah menunjukkan kelalaian, ketidakhati-hatian, dan ketidaktelitian. Kesalahan ini, kata dia, akan semakin memperburuk kinerja pemerintahan Jokowi.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I Rachel Maryam. Menurut dia, kesalahan yang dilakukan Setneg ini sangat memprihatinkan. (Baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)

"Semua pihak jadi bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya manajemen Setneg ini? Apakah dijalankan oleh orang-orang yang capable atau tidak?" kata Rachel.

Ia mendorong Jokowi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembantunya di lingkungan Istana.

"Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele. Ini berkaitan dengan kewibawaan Istana," ujarnya.

Sekretariat Negara sebelumnya sudah meminta maaf atas kesalahan penulisan ini. Setneg mengaku sudah mengirimkan ulang undangan ralat kepada para pejabat yang menerima undangan yang salah. (Baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)

Melalui pernyataan tertulis, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Djarot Sri Sulistyo menjelaskan bahwa undangan langsung ditarik setelah disadari ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, dilakukan perbaikan pada undangan dan kembali disampaikan kepada tamu-tamu yang diundang hadir dalam pelantikan tersebut.

"Setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," kata Djarot.

"Kementerian Sekretariat Negara memohon maaf atas hal tersebut. Kementerian Sekretariat Negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan lembaga kepresidenan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com