Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Belum Bahas soal Jatah Menteri untuk KMP

Kompas.com - 29/06/2015, 20:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait wacana adanya jatah menteri bagi partai dari Koalisi Merah Putih, jika Presiden melakukan perombakan kabinet. Wacana adanya kursi menteri bagi KMP karena dinilai akan memperkuat pemerintah di parlemen.

"Belum, belum, belum dibicarakan," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (29/6/2015).

Mengenai anggapan bahwa kekuatan pemerintah di parlemen akan memengaruhi efektivitas kerja pemerintah, menurut Kalla, tidak ada lagi blok koalisi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pemerintah, serta Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi.

"Sekarang sudah sama semua tidak ada lagi oposisi. Semua sama, pendukung pemerintah kan? Sudah baguslah kerja sama kita," kata Kalla.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella setuju jika KMP masuk kabinet. Dengan demikian, menurut dia, pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Dia mengatakan, saat ini evaluasi menteri penting dilakukan, terutama saat ini pemerintahan sudah berjalan selama delapan bulan. Yangg penting, rentang waktu delapan bulan itu sudah diketahui apakah para menteri itu telah menjalankan programnya atau belum.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah meminta Presiden mempertimbangkan mengangkat menteri dari partai politik yang belum bergabung dalam koalisi pemerintah, jika memutuskan perombakan kabinet (reshuffle). Dengan demikian, dukungan terhadap pemerintah di parlemen dapat menguat.

Menurut Basarah, tidak bisa dimungkiri bahwa dukungan terhadap pemerintah di parlemen perlu diperkuat, mengingat sistem pemerintahan di Indonesia "bercita rasa" parlemen meskipun sesungguhnya presidensial.

Presiden Jokowi pun seharusnya realistis menghadapi sistem pemerintahan yang seperti itu. Agar pemerintahan bisa stabil, Jokowi-JK minimal memperoleh dukungan 50 persen plus satu dari jumlah kursi di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com