Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Ada Orang yang Suka Mengecilkan Presiden dari Belakang Layar

Kompas.com - 29/06/2015, 06:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.

Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya, dan lebih fokus pada program kerja pemerintah.

"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.

Tjahjo mengatakan, Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.

"Beliau (Presidn Joko Widodo) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," katanya.

Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," ujar Tjahjo.

Mendagri menyampaikan hal itu menanggapi isu perombakan susunan atau "reshuffle" K Kabinet Kerja.

"Khususnya apabila bicara soal reshuffle Kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja Beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com