Politisi Hanura: Kami Tidak Perlu Minta-minta Jatah Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura tidak akan mengikuti langkah PDI Perjuangan yang meminta tambahan jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. Hanura menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Jokowi.

"Hanura sih tidak perlu minta minta. Kader kita banyak yang baik, silakan kalau memanfaatkan kader Hanura. Kalau tidak, ya tidak apa-apa," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/6/2015).

Hal yang terpenting, kata Nurdin, reshuffle kabinet bisa membawa perbaikan, terutama terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang lesu saat ini.

"Mau berapa orang yang diambil, partai atau nonpartai, yang penting kestabilan ekonomi membaik. Kondisi sekarang, ekonomi yang lemah memang perlu penggantian kabinet," ucap Nurdin.

Hal serupa disampaikan Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani. Menurut dia, reshuffle diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Namun, dia mengingatkan reshuffle jangan untuk kepentingan politik semata.

"Reshuffle itu kan memang kebutuhan Presiden, jangan atas dasar desakan politik," ucap Miryam.

Sebelumnya, Politisi PDI-P Ahmad Basarah meminta tambahan lima kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo jika dilakukan perombakan Kabinet Kerja. Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini sebagai upaya untuk memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah. (Baca: PDI-P Merasa Layak Dapat Tambahan 5 Kursi Menteri, Ini Alasannya)

Namun belakangan, Politisi Senior PDI-P Pramono Anung mengatakan, sikap Basarah itu bukan sikap resmi partai. Menurut dia, Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah hanya mengutarakan pendapat pribadinya saat menyebut PDI-P layak mendapatkan tambahan kursi di Kabinet Kerja. (Baca: Pramono Anung: Minta Tambah 5 Menteri Bukan Sikap Resmi PDI-P)