Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Perguruan Tinggi Islam Bertaraf Internasional

Kompas.com - 17/06/2015, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah segera membangun perguruan tinggi Islam bertaraf internasional. Perguruan tinggi ini nantinya dikhususkan bagi program pasca-sarjana.

"Jadi hanya akan mengeluarkan atau menghasilkan lulusan S2 atau S3 saja karena yang S1 biarlah menjadi konsentrasi perguruan tinggi Islam negeri yang ada sekarang ini, STAIN, IAIN, UIN, dan sebagainya. Lalu juga ide ini harus melibatkan banyak kalangan sehingga diperlukan persiapan yang matang," kata Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Hal itu disampaikan Lukman seusai mengikuti rapat dengan Kalla membahas rencana pendirian perguruan tinggi islam bertaraf internasional.

Menurut Lukman, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia sedianya menjadi rujukan bagi negara lain mempelajari Islam, khususnya mengenai penerapan Islam yang moderat atau jalan tengah. Indonesia dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menerapkan Islam di tengah-tengah demokratisasi dan kemajemukan.

"Sudah waktunya sebenarnya dan sudah dinilai terlambat Indonesia semestinya juga memiliki sebuah perguruan tinggi berskala internasional yang mampu untuk menjadi salah satu model atau rujukan bagi dunia untuk mempelajari Islam dan bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat terimplementasi dalam kehidupan keseharian," tutur Lukman.

Mengenai anggaran yang diperlukan untuk pembangunan perguruan tinggi Islam ini, Lukman mengaku belum tahu. Kendati demikian, Pemerintah akan mengupayakan agar dianggarkan dalam APBN nantinya.

Di samping itu, Pemerintah berharap ada pihak swasta yang membantu biaya pembangunan perguruan tinggi Islam ini.

"Ini lah yang ada pikiran tadi Pak Wapres untuk kemudian bagaimana ini perlu adanya keppres tersendiri terkait hal ini sehingga kemudian ada alokasi anggaran dari APBN. Selain itu, tentu yang lebih besar adalah dukungan dari luar karena banyak pihak-pihak dari luar yang memiliki kepedulian cukup tinggi akan terwujudnya gagasan ini," kata Lukman.

Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan perangkat lunak pembangunan perguruan tinggi tersebut. Kemenag telah membentuk tim yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat terkait rencana pembangunan.

Lukman juga menyampaikan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan dalam rapat hari ini. Wapres meminta agar dibuat konsep yang matang dari sisi akademik mengenai disiplin ilmu yang akan dikembangkan nantinya.

Hal lain yang menurut Wapres perlu diperhatikan adalah masalah legalitas institusi dan kondisi fisik perguruan tinggi tersebut nantinya.

"Ada beberapa alternatif terkait fisik ini, apakah akan diperlukan lahan yang sangat luas karena untuk menunjukkan kebesaran perguruan tinggi ini atau tidak perlu terlalu besar tetapi betul-betul efisien, fungsional, bisa menunjukan keilmuan yang dikembangkan," kata Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com