Pimpinan KPK Belum Perintahkan Eksekusi Anas

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi, Hendra Apriansyah mengatakan, ia belum dapat memastikan kapan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Menurut Hendra, pimpinan KPK belum memberikan instruksi untuk mengeksekusi Anas.

"Sampai sekarang belum ada perintah dari pimpinan. Jadi kita sampai sekarang belum menerima surat perintahnya," ujar Hendra saat dihubungi, Senin (15/6/2015).

Hendra mengatakan, salinan putusan dari Mahkamah Agung juga belum diterima oleh jaksa eksekutor. Menurut dia, sebelum diterima olehnya, biasanya bagian penuntut umum akan menerima salinan putusan terlebih dahulu.

"Tapi enggak tahu kalau bagian PU-nya. Prosedurnya kan, PU-nya serahkan ke kita nanti kita tunggu perintah dari pimpinan," kata Hendra.

Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum setelah menolak kasasi yang diajukan. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara, serta dikenai pencabutan hak politik.

Majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU juncto Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.