Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Catatan Kritis Kenaikan Dana Aspirasi Rp 20 Miliar

Kompas.com - 14/06/2015, 09:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPR RI telah meminta agar dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan. Namun, ada sejumlah catatan kritis atas permintaan para anggota dewan yang terhormat tersebut.

"Pertama, rencana DPR itu muncul saat mereka didera krisis kepercayaan publik terhadap kinerja kereka," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Kompas.com, Sabtu (13/6/2015).

Ia menuturkan, DPR bekerja atas dasar kepercayaan publik kepada mereka. Kepercayaan itu diperoleh apabila mereka sanggup membuktikan diri untuk menjalankan fungsi pokoknya secara maksimal. Tapi kenyataanya, publik menilai kinerja DPR masih jauh dari harapan.

"Bagaimana mau didukung jika DPR tak juga berubah menjadi lebih baik? Rencana dana aspirasi bisa dianggap semakin membuktikan tak pernah seriusnya DPR berjuang menjadi lembaga yang pantas dipercaya," jelasnya.

Kedua, usulan dana aspirasi tidak didahului dengan pematangan konsep dan uji publik. Sehingga, dikhawatirkan memicu terjadinya praktik korupsi marak saat realisasinya.

"Belum juga mulai resmi dibicarakan di DPR, sebagian anggota sudah menyebut kisaran angka. Pada saat yang sama tak ada penjelasan yang meyakinkan terkait mekanisme pencairannya nanti," ujarnya.

Lebih jauh, ia beranggapan, penyaluran dana aspirasi ini justru akan memicu terjadinya konflik di daerah. Pasalnya, anggota dewan yang duduk di DPR saat ini merupakan representasi kelompok tertentu di daerah. Ada kekhawatiran pembangunan melalui dana aspirasi ini justru dilakukan tidak merata.

"Keempat, aspek keadilan sosial juga akan tercoreng jika pada pelaksanaanya nanti, keputusan untuk melakukan program di dapil hanya diserahkan pada kebijkan anggota semata," ujarnya.

Terakhir, ia mengatakan, sistem perencanaan pembangunan yang selama ini sudah dipraktikkan secara berjenjang akan kacau. Anggota DPR sebaiknya mencari cara lain apabila ingin membangun daerah mereka.

"Untuk banyak alasan itu, sebaiknya dana aspirasi ini dibatalkan saja. Biarkan DPR sekarang bekerja sesuai fungsi pokok mereka, guna mengupayakan pembangunan daerah sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com