Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Catatan Kritis Kenaikan Dana Aspirasi Rp 20 Miliar

Kompas.com - 14/06/2015, 09:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPR RI telah meminta agar dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan. Namun, ada sejumlah catatan kritis atas permintaan para anggota dewan yang terhormat tersebut.

"Pertama, rencana DPR itu muncul saat mereka didera krisis kepercayaan publik terhadap kinerja kereka," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Kompas.com, Sabtu (13/6/2015).

Ia menuturkan, DPR bekerja atas dasar kepercayaan publik kepada mereka. Kepercayaan itu diperoleh apabila mereka sanggup membuktikan diri untuk menjalankan fungsi pokoknya secara maksimal. Tapi kenyataanya, publik menilai kinerja DPR masih jauh dari harapan.

"Bagaimana mau didukung jika DPR tak juga berubah menjadi lebih baik? Rencana dana aspirasi bisa dianggap semakin membuktikan tak pernah seriusnya DPR berjuang menjadi lembaga yang pantas dipercaya," jelasnya.

Kedua, usulan dana aspirasi tidak didahului dengan pematangan konsep dan uji publik. Sehingga, dikhawatirkan memicu terjadinya praktik korupsi marak saat realisasinya.

"Belum juga mulai resmi dibicarakan di DPR, sebagian anggota sudah menyebut kisaran angka. Pada saat yang sama tak ada penjelasan yang meyakinkan terkait mekanisme pencairannya nanti," ujarnya.

Lebih jauh, ia beranggapan, penyaluran dana aspirasi ini justru akan memicu terjadinya konflik di daerah. Pasalnya, anggota dewan yang duduk di DPR saat ini merupakan representasi kelompok tertentu di daerah. Ada kekhawatiran pembangunan melalui dana aspirasi ini justru dilakukan tidak merata.

"Keempat, aspek keadilan sosial juga akan tercoreng jika pada pelaksanaanya nanti, keputusan untuk melakukan program di dapil hanya diserahkan pada kebijkan anggota semata," ujarnya.

Terakhir, ia mengatakan, sistem perencanaan pembangunan yang selama ini sudah dipraktikkan secara berjenjang akan kacau. Anggota DPR sebaiknya mencari cara lain apabila ingin membangun daerah mereka.

"Untuk banyak alasan itu, sebaiknya dana aspirasi ini dibatalkan saja. Biarkan DPR sekarang bekerja sesuai fungsi pokok mereka, guna mengupayakan pembangunan daerah sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com