Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPDI Nilai Sutiyoso Jadi Tersangka Kasus 27 Juli

Kompas.com - 10/06/2015, 17:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Usulan presiden Joko Widodo bahwa Sutiyoso menjadi kepala Badan Intelejen Negara (BIN) disayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyebut Sutiyoso merupakan tersangka dalam peristiwa "Kudatuli".

"Sebagai kader PDI-P, Jokowi harusnya tahu bahwa posisi Sutiyoso saat ini masih berstatus tersangka dalam kasus 27 Juli," ujar Petrus melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (10/6/2015).

Petrus masih ingat betul peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1996, di mana markas PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58 diserbu sekelompok orang yang diduga suruhan Surjadi dan kawan-kawan termasuk Panglima Kodam Jaya saat itu, Sutiyoso. Petrus menyebut Megawati Soekarnoputri dan pengikutnya sebagai korban. Apalagi, Megawati dan 124 pendukungnya sempat diproses hukum karena dituduh menduduki kantor PDI dan tak membubarkan diri meskipun diminta oleh aparat keamanan.

Pada 2 Agustus 1996, TPDI melaporkan kasus penyerbuan itu ke Badan Reserse Kriminal Polri. Laporan TPDI mencantumkan nama terlapor Suryadi dan Sutiyoso. Pada bulan yang sama, TPDI membuat laporan khusus kepada Danpuspom ABRI atas dugaan keterlibatan jenderal TNI dan Polri dalam penyerbuan itu.

"Hasil penyidikannya adalah Jenderal Sutiyoso ditetapkan sebagai salah satu tersangka pelaku penyerbuan kantor DPP PDI-P," ujar Petrus.

Jokowi sudah menyerahkan nama Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman kepada DPR. Jokowi mengaku sudah memperhatikan banyak hal, baik rekam jejak maupun kompetensi Sutiyoso sebelum mengambil keputusan.

Sutiyoso mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015), untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN. Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com