Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan: Ibas Akan Fokus di Fraksi

Kompas.com - 30/05/2015, 17:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas akan fokus sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Nama Ibas tidak masuk dalam pengurus inti DPP Partai Demokrat yang diumumkan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (30/5/2015).

"Mas Ibas akan fokus tugas-tugas di fraksi aja," ujar Syarif Hasan seperti dikutip dari KompasTV seusai pengumuman pengurus inti DPP Partai Demokrat di Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (30/5/2015).

Syarief mengatakan, tugas Fraksi Demokrat di DPR RI sangat berat. Oleh sebab itu, SBY ingin agar Ibas fokus ke kerja-kerja di parlemen. Syarief yang sebelumnya menjabat Ketua Harian DPP Partai Demokrat mengatakan bahwa kebijakan itu untuk menghindari adanya rangkap jabatan.

Terkait susunan dan komposisi kepengurusan baru Demokrat, Syarief merasa puas. Dia menyebut pemilihhan nama-nama pengurus inti itu merupakan hasil dari masukan formatur partai yang digodok secara teliti. "Ini hasil yang betul-betul ideal," ujar Syarief.

Syarief mengakui bahwa masih banyak jabatan yang belum terisi, antara lain ketua divisi, ketua departemen, dan ketua bidang. Ia memastikan bahwa susunan lengkap pengurus partai akan diumumkan pada akhir Juni 2015.

Pengumuman hari ini hanya menggambarkan susunan pengurus tahap pertama. Jabatan Ketua Umum dipegang oleh SBY, yang dibantu enam Wakil Ketua Umum, yakni Syarief Hasan, Roy Suryo, Djoko Pudjianto, Nurhayati Ali Assegaf, Cornel Simbolon, dan Mohammad Djafar Habsah. Adapun Sekretaris Jenderal dipegang Hinca Pandjaitan. (Baca Roy Suryo Jadi Waketum Demokrat, Ibas Bukan Lagi Sekjen)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com