Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Resmikan Pembangunan Alun-alun Demokrasi

Kompas.com - 21/05/2015, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan alun-alun demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, diresmikan, Kamis (21/5/2015). Alun-alun ini akan dibangun di sisi kiri Kompleks Parlemen, yang saat ini dijadikan sebagai Taman Rusa, lapangan futsal, dan tempat parkir kendaraan.

Acara peresmian ini dihadiri oleh empat pimpinan DPR, yakni Setya Novanto, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono.

Fahri yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR mengatakan, pembangunan alun-alun ini sangat penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini, kata dia, masyarakat tidak memiliki ruang-ruang khusus untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi demo digelar di ruang-ruang publik yang akhirnya akan mengganggu kenyamanan.

"Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat," kata Fahri.

Selain tempat untuk berdemokrasi, lanjut Fahri, pembangunan alun-alun ini juga dilakukan untuk menambah ruang terbuka publik di Ibu Kota. Menurut dia, semakin hari ruang terbuka publik semakin berkurang dan Jakarta terus dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit.

Alun-alun demokrasi ini pun bisa menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat.

"Kita serahkan lahan kita 20 hektar untuk rakyat," kata Fahri.

Alun-alun demokrasi ini merupakan salah satu dari tujuh rencana DPR melakukan renovasi terhadap Kompleks Parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com