Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Diingatkan untuk Tak Beri Pernyataan Kontroversial soal Rohingya

Kompas.com - 21/05/2015, 12:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait pengungsi Rohingya menuai reaksi berbagai pihak. Salah satunya dari jaringan Gusdurian. Pernyataan Panglima TNI dianggap tidak sejalan dengan misi kemanusiaan.

"Panglima TNI jangan lagi memberikan pernyataan aneh soal pengungsi Rohingya. Itu namanya memperlakukan pengungsi Rohingya bukan seperti manusia, dipingpong seperti itu," ujar Beka Ulung Hapsara, anggota jaringan Gusdurian, dalam konferensi pers di Wahid Institute, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Ulung mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya langsung merespons cepat masuknya ratusan pengungsi Rohingya ke Indonesia agar tidak ada komentar miring dari pejabat negara yang tidak sesuai dengan sikap Presiden. Posisi Indonesia di ASEAN untuk urusan penuntasan hak asasi manusia berada di posisi puncak. Oleh sebab itu, Indonesia harus memberikan contoh kepada negara lain melalui kebijakan melindungi dan mengakomodasi pengungsi dari Rohingya.

Di sisi lain, Ulung juga mengkritisi peran ASEAN dalam persoalan itu. Menurut dia, ASEAN kurang berperan dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan negara-negara anggotanya.

"Seharusnya prinsip-prinsip mencampuri urusan kedaulatan negara lain digunakan di dalam ASEAN. Karena, banyak persoalan yang melibatkan negara-negara di ASEAN yang tidak bisa diselesaikan secara bilateral, harus ada campur tangan ASEAN," lanjut Ulung.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, tetapi tetap melarang mereka masuk, apalagi menepi di daratan Indonesia.

"Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Menurut Moeldoko, langkah ini diambil karena keberadaan para pengungsi ilegal ini akan menimbulkan persoalan sosial. Dia menyebutkan, contoh kasus imigran asal negara Timur Tengah yang hendak menuju ke Australia tetapi tertahan di Indonesia.

"Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan ini," ujar Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com