Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Penasihat Tolak Dua Saksi Budi Gunawan Jadi Pansel KPK

Kompas.com - 18/05/2015, 17:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Said Zainal Abidin mengatakan, semestinya anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK terdiri dari orang-orang yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Munculnya wacana masuknya dua nama ahli hukum, yaitu Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis dalam tim pansel, membuat Said khawatir akan adanya konflik kepentingan dalam tim tersebut.

"Kira-kira begitu (konflik kepentingan). Secara orang awam, saya melihatnya kurang menarik," ujar Said di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Diketahui, Romli dan Margarito pernah menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan Jenderal Budi Gunawan. Saat itu, Budi menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka. Oleh karena itu, kata Said, sebaiknya Romli dan Margarito tidak dimasukkan ke dalam panitia seleksi calon pimpinan KPK.

"Artinya lebih baik ditarik, jangan pakai mereka. Biar objektif," kata Said.

Siang ini, sejumlah mantan pejabat KPK terlihat mendatangi gedung KPK. Selain Said, ada juga mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja dan mantan Wakil KPK Amien Sunaryadi Saat ditanya, mereka mengaku hanya sekadar bersilaturahmi dengan para pimpinan KPK.

Said mengaku dalam pertemuan tadi tidak membahas soal pansel KPK. "Tadi belum dibicarakan sama sekali. Saya juga belum mendapatkan informasi tertulis," kata Said.

Belakangan sempat beredar kabar bahwa dua saksi ahli untuk Budi Gunawan, yaitu Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis terpilih jadi anggota pansel calon pimpinan KPK. Keduanya pun memiliki kesamaan pandangan bahwa Budi Gunawan harus dilantik sebagai Kapolri.

Selain Margarito dan Romli, beredar sejumlah nama anggota pansel seperti Oegroseno, Tumpak Hatorangan, Saldi Isra, Zainal Arifin Husein, Erry Riyana, Refli Harun, dan Jimly Assidiqie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com