Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Kondensat, Bareskrim Buka Kemungkinan Tersangka Lebih dari Satu

Kompas.com - 06/05/2015, 20:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menyasar lebih dari satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang lewat penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak mengatakan, dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yakni Deputi Finansial dan Komersial BP Migas (sebelum berubah menjadi SKK Migas seperti saat ini) berinisial DH.

"Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, pelanggaran yang dilakukan itu kemungkinan tidak hanya dilakukan oleh satu tersangka saja," ujar Victor di Kompleks Mabes Polri pada Rabu (6/5/2015).

Salah satu pelanggaran yang menurut penyidik memungkinkan tersangka lebih dari satu, lanjut Victor, adalah menunjuk langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI oleh pejabat SKK Migas.

Penyidik, lanjut Victor, berpendapat kebijakan tersebut tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh DH. Namun, Victor belum mau menunjuk siapa-siapa saja yang berpotensi menjadi tersangka. Ia masih menunggu hasil evaluasi dokumen yang disita dari kantor SKK Migas dan PT TPPI, Selasa (5/5/2015) kemarin.

"Hasil penelitian dokumen-dokumen itu bisa dilihat siapa-siapa saja pejabat dan pihak yang terlibat. Saya masih belum bisa katakan saat ini," kata dia.

Victor mengaku berhati-hati dalam proses penyelidikan hingga penyidikan perkara ini. Selain disebutnya menyangkut nama besar dan kekuatan kelompok yang besar, penyidik tidak mau ada celah bagi tersangka untuk lepas dari jerat hukum.

"Kami sadari, kami akan menghadapi pihak yang kuat, penasihat-penasihat hukum yang cerdas. Persidangan nanti akan ramai orang-orang pandai beracara. Kita butuh ketelitian sehingga tidak ada yang bisa lolos dari jeratan hukum," kata Victor. (Baca: Polisi Tetapkan DH sebagai Tersangka Dugaan Korupsi SKK Migas-PT TPPI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com