Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Utang Luar Negeri Indonesia Muncul Lagi Tahun 2009

Kompas.com - 28/04/2015, 15:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa posisi utang luar negeri Indonesia terkait Dana Moneter Internasional (IMF) sudah selesai pada 2006. Namun, pada 2009, muncul lagi utang sebesar 3 miliar dollar AS dan masih bertahan sampai saat ini.

Andi mengungkapkan itu dengan merujuk pada statistik utang luar negeri Indonesia dari Kementerian Keuangan. Posisi terakhir utang luar negeri Indonesia sampai November 2014 masih menyisakan 2,9 miliar dollar AS.

"Kita tidak memiliki utang dengan IMF, tetapi muncul lagi tahun 2009, besarnya 3 miliar dollar, terus ada sampai hari ini," kata Andi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Andi membenarkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan utang Indonesia kepada IMF telah selesai pada 2006. Namun, ia juga berusaha membela Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia masih berutang kepada IMF dengan merujuk statistik utang luar negeri Indonesia kepada IMF dan Asian Development Bank yang muncul pada 2009.

"Tetapi, saya tidak tahu (utang) itu untuk apa. Silakan ditanya Kemenkeu atau BI," ujarnya. (Baca: Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi)

Andi menambahkan, perencanaan pembayaran utang selalu tertera dalam APBN. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang disebutnya salah terkait dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Yudhoyono menyatakan, dia terpaksa mengoreksi pernyataan Jokowi mengenai IMF karena Indonesia sudah melunasi ke lembaga tersebut.

"Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita," tulis SBY dalam tweet-nya.

Dia menyatakan bahwa Indonesia telah melunasi semua utang ke IMF yang keseluruhannya senilai 9,1 miliar dollar AS. SBY menyebutkan, pembayaran terakhir dilakukan pada 2006, atau empat tahun lebih cepat dari jadwal.

Baca juga: SBY Sebut Jokowi Salah Terkait Kritikan terhadap IMF

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com