Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Bantah Disebut Kecolongan soal Eksekusi Mati 2 WNI di Arab Saudi

Kompas.com - 16/04/2015, 23:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa Kemenlu RI telah kecolongan dalam dua eksekusi mati warga negara Indonesia di Arab Saudi. Ia mengaku bahwa Kemenlu sudah mengetahui rencana eksekusi mati sejak awal 2015.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak kecolongan. Kita sudah tahu akan ada eksekusi sejak awal tahun 2015," ujar Iqbal, dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Menurut Iqbal, dua WNI yang dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi, dalam dua hari berturut-turut, yaitu Siti Zaenab dan Karni bin Medi Tarsim, adalah terpidana yang telah menerima keputusan tetap pengadilan.

Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir mengatakan, pihaknya menyesalkan Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan notifikasi sedikit pun mengenai kapan dan di mana eksekusi akan dilakukan.

Padahal, dalam kesepakatan yang telah dipahami negara-negara internasional, notifikasi diberikan setidaknya tiga hari sebelum dilaksanakannya eksekusi.

"Sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa dua WNI menghadapi ancaman hukuman mati dan akan segera dilaksanakan. Dalam kunjungan keluarga Siti maupun Karni, pada akhir Maret lalu, mereka pun sudah menyadari keadaan keduanya," kata Arrmanatha.

Pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati kepada dua WNI tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Siti Zaenab, TKI yang sudah mendekam di penjara Madinah sejak 1999, dieksekusi mati pada Selasa (14/4/2015) siang waktu Indonesia. Sementara itu, siang tadi, Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi menerima informasi bahwa Karni telah dieksekusi pada pukul 10.00 waktu setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com