Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Nusakambangan Harus Disterilkan, Bukan Daerah Wisata

Kompas.com - 16/04/2015, 16:05 WIB


SEMARANG, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa Pulau Nusakambangan yang didalamnya terdapat sejumlah lembaga pemasyarakatan untuk narapidana khusus, harus terisolasi guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pulau Nusakambangan sangat penting untuk disterilkan dan menjadi daerah yang terisolasi serta tertutup, bukan daerah tujuan wisata," kata Mendagri di Semarang, Kamis (16/4/2015), seperti dikutip Antara.

Mendagri menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan harus segera disterilkan dengan cara menutup semua akses masuk dan keluar.

"Akses masuk harus satu pintu, bahkan dulu pada zaman Orde Baru ketika ada perahu nelayan yang mendekat, petugas jaga Nusakambangan langsung memberikan tembakan peringatan," ujarnya.

Mendagri mengaku sudah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mengevaluasi kontrak dengan pabrik semen PT Holcim Indonesia.

"Apa arti (nilai kontrak) Rp 20 miliar dari Holcim kalau membahayakan negara terkait dengan pengawasan di Pulau Nusakambangan," katanya.

Mendagri berpendapat, perlu dilihat sejauh mana komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait dengan pengamanan di Pulau Nusakambangan.

"Kalau komitmennya Pulau Nusakambangan tetap sebagai lembaga pemasyarakatan untuk napi khusus, maka harus ditata dengan baik," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut dia, orang-orang yang diizinkan berkunjung ke Nusakambangan guna membesuk para narapidana seharusnya anak dan istri saja atau keluarga dekat dari narapidana yang ditahan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah menjelaskan bahwa pihaknya sudah lebih dulu mengemukakan wacana Pulau Nusakambangan harus steril dari kegiatan apapun.

"Kami sudah menyampaikan kepada Menko Polhukam (Tedjo Edhy), tapi keputusannya masih mengambang sehingga mesti ditegaskan kembali dan yang sulit itu di Kemenkumham," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com