Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Temui Jokowi, Bos AirAsia Tertarik Buka Rute ke Labuan Bajo dan Sorong

Kompas.com - 02/04/2015, 18:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.co - CEO AirAsia Tony Fernandes mengungkapkan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari ini, Kamis (2/4/2015), membicarakan mengenai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia. Tony mengaku mendukung rencana Presiden Jokowi dan berniat membuka rute baru AirAsia untuk kawasan Indonesia Timur.

"Saya berpikir turisme itu bukan hanya ada di Jakarta dan Bandung. Di AirAsia, kami juga menggarap rute Bandung, Surabaya, Medan. Jadi kami bicarakan tadi destinasi lainnya yang kemungkinan bisa dimasuki direct international flight dan apa yang harus dilakukan supaya itu terwujud," ujar Tony.

Ke depan, selain Surabaya dan Medan, AirAsia akan menggarap destinasi lain yang dinilai potensial. "Seperti Labuan Bajo dan Sorong. Tapi saya tidak mau katakan sekarang nanti didengar kompetitor," seloroh Tony.

Dia meyakini, Indonesia akan berkembang menjadi negara turisme nomor satu di Asia Tenggara karena banyaknya tujuan wisara menarik di Indonesia. Selain itu, dia mendukung kebijakan pemerintah yang membebaskan visa bagi 30 negara. Namun, Tony juga menyebutkan turis juga tak akan hadir ke tempat-tempat indah itu tanpa ada dukungan konektivitas dan infrastruktur.

"Jadi saya yakin target 40 juta wisatawan mancanegara bukanlah angka yang tak mungkin dicapai. Banyak tempat indah di negeri ini seperti Ambon, Raja Ampat, Surabaya, Malang, Sorong. Kami rasa kami bisa mempromosikan itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com