Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Akan Disampaikan Badrodin dalam Uji Kelayakan Calon Kapolri

Kompas.com - 02/04/2015, 15:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kepala Polri Komisaris Jendral Badrodin Haiti mengaku sudah siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Meski pencalonannya masih dianggap bermasalah oleh sebagian besar fraksi di DPR, Badrodin yakin uji kelayakan dan kepatutannya sudah bisa berlangsung pekan depan.

"Kalau misalnya minggu depan ada fit and proper test, kita akan sampaikan program-program Polri, terutama yang prioritas untuk tahun 2015," kata Badrodin usai rapat kerja dengan Komisi III, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Badrodin menjelaskan, prioritas Polri di tahun 2015 ini di antaranya ada pada bidang operasional, bidang pembiayaan, hingga bidang pelayanan kepada masyarakat. Jika terpilih sebagai orang nomor satu di Polri, dia berjanji akan membuat tiga bidang tersebut menjadi lebih baik.

"Profesionalisme anggota Polri juga harus ditingkatkan. Kemudian soliditas internal juga harus kita benahi," ucap Badrodin yang kini menjabat sebagai Wakapolri yang melaksanakan tugas Kapolri.

Badrodin ditunjuk sebagai calon tunggal kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan. Pencalonan Budi dibatalkan karena Presiden menilai bahwa pencalonan itu telah menimbulkan perdebatan. Dengan pembatalan pencalonan Budi, Presiden ingin menciptakan ketenangan di masyarakat.

Sebagian besar fraksi yang ada di DPR mempermasalahkan surat yang dikirim Jokowi terkait pencalonan Badrodin tersebut. Sebab, dalam surat tersebut, Budi Gunawan masih disebut sebagai tersangka, meskipun sudah ada putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com