Ekonomi Tak Stabil, Effendi Simbolon Anggap Jokowi Presiden Prematur

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-Perjuangan Efendi Simbolon menilai, melemahnya nilai tukar rupiah dan tidak stabilnya harga bahan bakar minyak serta bahan pokok lainnya belakangan ini adalah murni kesalahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Jokowi belum siap untuk menjadi Presiden.

"Beliau menjadi Presiden itu sudah suratan, maka saya mengatakan inilah kelahiran presiden prematur kita, yang belum cukup menguasai permasalahan nasional apalagi geopolitik intenasional," kata Effendi dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Effendi mencontohkan kebijakan Jokowi yang menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar. Menurut dia, Jokowi hingga kini tidak mengerti bahwa kebijakannya tersebut telah melanggar ketentuan UUD 1945. (Baca: Kwik Kian Gie: Presiden Jokowi Langgar Konstitusi)

"Jadi saya melihat kalau kita urut beberapa UU yang sangat jelas ditabrak. Pertanyaan saya masih positive thinking saja kepada Jokowi, ini karena ketidaktahuan beliau," ujarnya.

Sayangnya, lanjut Effendi, ketidaktahuan Jokowi itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di lingkaran istana. Dia menuding, orang-orang yang ada di lingkaran istana sengaja ingin membuat ekonomi Indonesia berkiblat kepada Amerika Serikat.

"Beliau masih menjadi wali kota. Enggak ngerti, biasanya hanya mengurusi lima kecamatan, bagaimana mau ngurusin negara," ucap Effendi.

Soal kenaikan harga BBM, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun infrastruktur menjadi lebih baik. Menurut dia, kenaikan harga BBM akan menyumbang lebih banyak uang ke kas negara. (Baca: Jusuf Kalla Sebut Kenaikan Harga BBM untuk Perbaikan Infrastruktur)

"Indonesia kan mau bikin jalan lebih panjang, sekolah lebih banyak. Kalau tidak ada uang negara yang cukup, bagaimana bisa membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah?" ujar Kalla di Jakarta, Minggu (29/3/2015).

Kalla mengatakan, kenaikan harga BBM diselaraskan dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Subsidi yang ada pun bisa digunakan dengan tepat. "Itu risiko kebijakan yang diambil," kata Kalla.