Yusril: Secara Formil SK Menkumham Sah, tetapi Ada Kesalahan Fatal

Menurut Yusril, secara materiil, SK itu bertentangan dengan UU Partai Politik dan asas pemerintahan umum yang baik.

"Keabsahan sesuatu surat keputusan itu harus dilihat dari segi formil dan materiilnya. Secara formil SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono adalah sah karena dia memang berwenang terbitkan SK itu," kata Yusril, Kamis (26/3/2015) pagi, melalui keterangan tertulis.

Ia juga meluruskan pemberitaan yang menyebutkan bahwa pendapatnya tentang sahnya SK Menkumham merupakan pengakuan terhadap kepengurusan Agung. Yusril menekankan, SK itu tidak lagi berkekuatan hukum tetap jika ada keputusan penundaan atau pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Oleh karena itu, kata Yusril, kubu Aburizal melakukan perlawanan atas SK tersebut ke PTUN dan meminta agar SK tersebut dibatalkan.

"Kalau memang sudah sah, mengapa kami capek-capek lakukan perlawanan," kata dia.