Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Sebut Konsumsi Beras Turun karena Masyarakat Makan Mie Instan

Kompas.com - 20/03/2015, 16:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai penurunan angka konsumsi beras dikarenakan adanya pergeseran pola konsumsi. Masyarakat saat ini tidak hanya tergantung pada beras namun juga bahan makanan pokok lainnya seperti mie instan.

"Karena sekarang konsumsinya bukan cuma beras saja, tetapi ada Indomie," kata Amran di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Menurut Badan Pusat Statistik, angka konsumsi beras saat ini kurang lebih 124 Kilogram per kapita per tahun. Angka ini berkurang dibandingkan dengan November tahun lalu yang nilainya 114 Kilogram per kapita per tahun.

"Ya kan sekarang juga ada sagu, cemilan itu juga berpengaruh," sambung Amran.

Hari ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama dengan para menteri terkait melakukan verifikasi ulang data konsumsi beras. Kalla membandingkan data konsumsi beras yang dirilis BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, konsumsi rumah tangga dan rumah makan, serta survei sosial ekonomi nasional. Dari hasil verifikasi tersebut disimpulkan bahwa angka konsumsi beras per kapita 114 Kilogram per tahun, atau 28 juta ton per tahun untuk skala nasional.

Angka ini sesuai dengan data yang dirilis BPS. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyampaikan bahwa pemerintah optimistis segera mencapai target swasembada beras dalam waktu dengan asumsi kebutuhan beras nasional 28 juta ton per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyampaikan, pemerintah akan menghitung ulang target produksi beras nasional dengan mengacu pada hasil verifikasi kebutuhan beras nasional tersebut.

"Kalau kemudian kita ekstra polasi, berarti produksi kita yang harus kita revisi kembali, berapa produksi yang sebenarnya. Itu dikaitkan dengan luas lahan dan hilangnya lahan akibat dari banyak penggunaan untuk kepentingan yang lain," tutur Sofyan.

"Oleh sebab itu, kalau konsumsi sudah jelas maka kita perlu kalkulasi kembali tentang tingkat produksi," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com