Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi: Harus Ada NU di Istana

Kompas.com - 05/03/2015, 21:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok dan Malang KH Hasyim Muzadi dalam diskusi terbatas tentang "Nawa Cita menuju Kesejahteraan dan Kesalehan Sosial" menjelaskan posisinya di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dalam pengarahan kepada para peserta diskusi yang mayoritas berasal dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia di Ponpes Al-Hikam Depok, Jawa Barat, Kamis, KH Hasyim menjelaskan tawaran jabatan di Wantimpres diterima karena dia menghargai permintaan Istana.

"Kalau tidak saya terima khawatir tidak ada perwakilan dari NU, sebab tidak mungkin Istana mengambil dari tokoh NU yang mendukung Prabowo-Hatta," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU itu.

Menurut KH Hasyim, dirinya sudah menjelaskan kepada Presiden dan Wakil Presiden bahwa kalau sewaktu-waktu diperlukan di NU dan jabatan Wantimpres tidak boleh dirangkap, maka dirinya akan mengundurkan diri dan penggantinya adalah orang NU yang dia tunjuk, sehingga perwakilan NU tetap ada di Wantimpres.

Ia juga mengemukakan, kini posisi NU sudah kalah sekian langkah dibanding Muhammadiyah, misalnya di Majlis Ulama Indonesia (MUI) serta pada forum lintas partai politik dan forum lintas agama di tingkat internasional, padahal NU sebelumnya memiliki peran strategis di lembaga atau forum tersebut.

Selain itu ia menegaskan, pengurus NU harus amanah dalam bidang ideologi dan organisasi serta jangan menjadikan NU "tempat indekosan" aliran-aliran yang tidak sepaham dengan NU.

"Orang yang membawa gerbong NU harus NU 24 karat dan harus bersih dari kecenderungan madzhab di luar NU," katanya sambil menambahkan adanya kiai sepuh yang meminta agar NU didekatkan kepada keluarga KH Hasyim Asy'ari (pendiri NU yang juga pahlawan nasional).

Kyai Hasyim kemudian melanjutkan tausiahnya agar NU ke depan memperbaiki manajemen organisasi, apalagi di internal NU ada banyak kiai yang alim dan intelektual serta ada pula figur-figur yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang akademis.

"Andai kata NU itu dibangun dengan gerakan 'institutional building', maka potensi mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan NU dan negara," katanya sambil menekankan pentingnya meluruskan niat menyelamatkan NU dan mengembalikan NU pada relnya.

Kemudian pengarahan dilanjutkan oleh KH Shalahudin Wahid (adik mantan Presiden Almarhum Abdurrahman Wahid) yang menyampaikan kesediaannya menjadi Ketua Umum PBNU mendatang kalau diminta.

KH Shalahudin yang biasa dipanggil "Gus Sholah" itu mengaku telah mendapatkan dukungan dari kiai-kiai sepuh untuk menjadi Ketua Umum PBNU, termasuk dukungan tertulis dari Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri KH Nawawi Abdul Jalil.

Gus Sholah juga mengemukakan adanya orang yang mengatakan dirinya sebagai orang NU baru, padahal menurut dia sejak muda dirinya sudah aktif di Pandu Ansor (organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia yang berafiliasi dengan NU) serta ikut dalam merumuskan perlawanan NU terhadap PKI.

"Memang waktu Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, saya tidak masuk struktur PB sesuai saran dari Gus Dur. Tetapi setelah Gus Dur tidak lagi pada posisi Ketua Umum, saya kemudian masuk ke struktur PBNU," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com