Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut JK, Pelemparan di KJRI Sydney Bentuk Protes Biasa

Kompas.com - 04/03/2015, 22:07 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pelemparan balon berisi cairan merah ke gerbang Kantor Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia, tak perlu dirisaukan. Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi mati dua terpidana narkotika asal Australia.

"Ya itu memang di mana-mana kan terjadi protes. Itu kalau dulu ada masalah hukuman mati Malaysia kan banyak juga masyarakat yang melempari Kedutaan Malaysia kan. Jadi sebenarnya itu tanda ketidakpuasan saja, itu biasa saja," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Meski demikian, Kalla mengatakan, pemerintah tidak mengharapkan insiden semacam pelemparan bola berisi cairan merah itu terjadi. "Tapi itu mungkin ekspresi ketidaksenangan saja," sambung Kalla.

Terkait eksekusi mati WN Australia, Kalla kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Alasan pemerintah ini sudah disampaikan kembali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Australia.

Kalla juga menegaskan tidak ada rencana Pemerintah Australia untuk menarik duta besarnya dari Indonesia. Menurut dia, hubungan kerja sama Indonesia dengan Australia tetap berjalan. Demikian juga dengan hubungan dagang kedua negara, termasuk impor daging Australia.

"Enggak, enggak, itu di sana kan kita beli dari sana sapi contohnya, ekspor kita banyak juga hasil-hasil industri kita, tambang, macam minyak. Ini sebenarnya tidak terkait dengan perdagangan, tidak merusak hubungan dagang," tutur Kalla.

Insiden pelemparan balon berisi cairan merah seperti darah ini diduga berkaitan dengan rencana eksekusi dua terpidana asal Australia, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Konsul Penerangan, Sosial, dan Kebudayaan KJRI Sydney Nicolas Manoppo mengatakan, balon-balon berisi cairan merah yang akhirnya pecah itu pertama kali diketahui penjaga Kantor KJRI, Selasa pukul 05.40 waktu setempat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku telah menerima laporan yang disebutnya "insiden kecil" itu. Presiden Joko Widodo, menurut Pratikno, meyakini insiden kecil itu tak sampai mengganggu hubungan baik Indonesia dan Australia.

"(Insiden itu) sesuatu yang tidak perlu direspons dan kita tak perlu paranoid," kata Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com