Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberkan soal Abraham, Hasto Klaim Diapresiasi KPK

Kompas.com - 09/02/2015, 17:02 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi langkah yang dilakukannya. Pada Senin (9/2/2015), Hasto memenuhi undangan KPK untuk menyampaikan klarifikasi mengenai Ketua KPK Abraham Samad.

Hasto menyebut Abraham melakukan manuver politik agar bisa menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo saat Pilpres 2014 lalu.

"(KPK) memberikan apresiasi atas keterangan yang saya berikan," kata Hasto saat ke luar Gedung KPK.

Hasto berada di Gedung KPK selama kurang lebih dua jam. Menurut dia, pertemuan dengan pimpinan KPK berlangsung dalam suasana santai. KPK, kata Hasto, ingin menggali kebenaran mengenai pernyataannya yang menuding Abraham selama ini.

"KPK betul-betul ingin mengungkapkan kebenaran yang ada di sini, apakah terjadi pelanggaran etika, dan itulah yang saya sampaikan, bukti-bukti pelanggaran kode etik," ucap dia.

Kepada wartawan, Hasto mengaku telah menyampaikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada pimpinan KPK. Ia mengklaim sudah menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki. Sejumlah bukti yang diserahkan di antaranya berupa keterangan saksi, dokumen, dan data yang disimpan dalam compact disk.

"Buktinya tentu saja adalah bukti-bukti pertemuan. Ada banyaklah, ada foto, ada pernyataan saksi di situ, kemudian ada bukti-bukti juga yang masih dipegang oleh Bareskrim sehingga kita meminta mengharapkan agar kerja sama dari lembaga ini," tutur Hasto.

Ia kembali mengaku tidak berniat untuk memperlemah KPK. Hasto mengklaim hanya ingin menyelamatkan KPK dari oknum yang memiliki kepentingan politik. Menurut dia, KPK perlu membentuk komite etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Abraham.

Sebelumnya, KPK mengundang Hasto untuk membeberkan sejumlah informasi dan bukti atas pernyataan yang dibeberkannya di hadapan Komisi III DPR RI mengenai pertemuan Abraham dengan petinggi PDI-P.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, langkah inisiatif dari KPK perlu dilakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut. Semakin cepat bukti dan informasi diperoleh KPK, semakin cepat pula KPK memutuskan akan membentuk komite etik atau tidak. (Baca: KPK: Kalau Hasto Punya Bukti Valid, Serahkan kepada Kami)

"Kalau sudah menyuarakan meminta KPK bentuk komite etik, inilah saatnya orang-orang itu bantu kami perlu ada komite etik," ujar Johan. (Baca: Belum Ada Bukti dari Hasto, KPK Tidak Bisa Bentuk Komite Etik Usut Abraham)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com