Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Tak Dapat Laporan Sebelum Bambang Ditangkap, Ini Penjelasan Kabareskrim

Kompas.com - 23/01/2015, 18:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso mengakui dirinya tidak melaporkan terlebih dulu rencana penangkapan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Budi mengaku baru melaporkan hal ini kepada Pelaksana Tugas Kapolri tersebut setelah penyidik membawa Bambang ke Mabes Polri.

"Teknis di lapangan, tergantung anggota penyidik. Semua penyidikan itu independen," kata Budi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/1/2015).

Saat ditanyakan kembali apakah pelaporan ke Wakapolri bukan suatu keharusan, Budi membantahnya. Menurut dia, penangkapan tetap harus dilakukan. Namun, hal itu baru dilakukan setelah seluruh proses selesai dijalani.

"Pasti dilaporkan. Kan ada pimpinannya. Setelah semua, nanti dilaporkan," ujar Budi.

Penangkapan tersebut dikritik berbagai pihak. Kepolisian dinilai tidak perlu melakukan penangkapan.

Mantan Wakil Kapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, mengatakan, seharusnya Budi Waseso melaporkan hal ini terlebih dulu kepada Badrodin. Langkah itu terkait dengan etiket lantaran menyangkut pimpinan institusi lain. (Baca: Oegroseno: Kabareskrim Tak Anggap Wakapolri)

Menurut dia, tidak perlu ada penangkapan dalam penanganan perkara tersebut. Polisi cukup melakukan pemanggilan terhadap Bambang. (Baca: Mantan Wakapolri: Jangan Dramatisasi Bambang Widjojanto seperti Teroris!)

"Ini ada apa sebetulnya? Jangan didramatisasi (Bambang) seperti (tangkap) teroris," kata Oegroseno.

Mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai tindakan Bareskrim itu tidak beradab. Institusi sebesar Polri seharusnya menganalisis risiko sebelum melakukan tindakan, seperti penangkapan. Menurut dia, tindakan pihak Bareskrim tersebut malah akan membuat KPK semakin kuat.

"Saya tidak paham, apakah saya yang bodoh atau mereka yang tidak cerdas," kata Erry. (Baca: Bambang Widjojanto Diborgol Saat Ditangkap Polisi)

Erry tidak mempermasalahkan proses hukum jika memang polisi memiliki cukup bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Namun, ia menekankan penilaian itu pada tindakan polisi yang menangkap hingga memborgol Bambang.

"Tidak perlu diperlakukan seperti itu. Pak Bambang bukan teroris," kata Erry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com