Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pulangkan 481 TKI Bermasalah dari Arab Saudi

Kompas.com - 19/01/2015, 15:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah Indonesia memulangkan sebanyak 481 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yang selama ini bekerja di Arab Saudi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemulangan ini merupakan tahap awal dari rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja di luar negeri.

"Ini gelombang pertama, ini rangkaian panjang langkah pemerintah, sesuai instruksi Presiden untuk memulangkan TKI di luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (19/1/2015).

Nusron mengatakan, mayoritas TKI yang dipulangkan memiliki permasalahan dengan kesehatan, prosedur administrasi, hingga TKI yang menolak bekerja dan lari dari majikan. Nusron menambahkan, para TKI yang dipulangkan sebagian besar merupakan wanita yang memiliki anak saat bekerja di luar negeri.

Menurut Nusron, pemulangan TKI kali ini adalah yang pertama dilakukan pada tahun 2015. Pemulangan para TKI, sebut Nusron, akan terus berlanjut tahap demi tahap. Untuk Arab Saudi saja, Nusron mengatakan, terdapat total 588.000 TKI bermasalah.

Pesawat yang membawa para TKI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin siang, sekitar pukul 14.00. Setelah itu, para TKI tersebut akan segera diberangkatkan menuju daerah dan tempat tinggal masing-masing.

Nusron mengatakan, sebanyak 481 TKI bermasalah tersebut akan terus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Menurut dia, para TKI akan diberikan pelatihan, sehingga memiliki kemampuan untuk berwirausaha.

Nusron menyebutkan, ada tiga jenis pelatihan yang akan diberikan. Ketiganya yaitu, keterampilan mengolah pangan, ketetampilan industri kreatif, dan pemberdayaan industri pariwisata.

"Lebih baik kita pulangkan mereka. Lagi pula, di sini lebih banyak butuh tenaga kerja," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com