Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dukung Penuh Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri

Kompas.com - 11/01/2015, 11:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung keputusan Presiden Joko Widodo menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Menurut Hasto, tidak perlu ada perdebatan saat presiden menggunakan haknya untuk menunjuk seseorang yang dipercaya memimpin Kepolisian RI.

"Kami mendukung sepenuhnya, penunjukan itu tidaklah aneh. Praktik politik di mana pun, presiden selalu menunjuk orang yang sudah dikenal kepemimpinan dan profesionalitasnya," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/1/2015).

Hasto mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengenal lama Budi Gunawan. Ia berharap Jokowi dan Budi dapat menyikapi kritik yang muncul secara bijak dan membuktikan melalui kinerja dalam mewujudkan institusi kepolisian yang kredibel.

"Yang penting komitmennya untuk mewujudkan institusi Polri agar semakin kredibel, berwibawa, dan profesional betul-betul dilaksanakan," ujar dia.

Hasto melanjutkan, PDI-P juga meyakini keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri telah melalui pertimbangan yang matang, dengan target yang terukur. Proses selanjutnya adalah meminta pesetujuan DPR yang ia harap tak menemukan ganjalan berarti.

"Kami berharap DPR menyepakati calon Kapolri yang ditunjuk oleh presiden. PDI-P tentu akan proaktif melakukan komunikasi politik," ucap Hasto.

Komisaris Jendral Budi Gunawan dicalonkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon kepala Polri. Dokumen pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal pun beredar seperti yang diterima Kompas.com.

Dalam dokumen tersebut, Budi Gunawan dicalonkan oleh Jokowi sebagai calon tunggal dan surat pemberitahuan itu diserahkan ke DPR dengan tanggal 9 Januari 2015. (Baca: Presiden Joko Widodo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com