Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Kapolri Jangan Jadi Politik Balas Budi

Kompas.com - 10/01/2015, 11:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemilihan kapolri jangan berdasarkan politik dagang sapi atau politik balas budi atau titipan pihak tertentu.

"Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

Saat ini bermunculan sejumlah nama para jenderal polisi bintang tiga dan dua Polri masuk dalam bursa calon kapolri, antara lain, Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Halius, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. 

Koalisi juga mengharapkan kapolri yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, hak asasi manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh kapolri  ataupun yang terjadi di internal kepolisian. 

Salah memilih figur kapolri hanya akan merusak kredibilitas pemerintah tidak saja sesaat namun hingga lima tahun ke depan selama periode pemerintahan Jokowi. (Baca: Calon Kapolri Harus Ditelusuri Rekam Jejaknya)

Ia menambahkan sudah seharusnya Jokowi mengulang "kesuksesan" dalam menjaring calon menteri di Kabinet Kerja dan mendapatkan figur yang berintegritas apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebaliknya Jokowi juga tidak mengulang "kesalahan" ketika memilih calon Jaksa Agung tanpa melibatkan KPK dan PPATK.  

Mengapa harus melibatkan KPK dan PPATK, ia melanjutkan kedua lembaga ini telah teruji dan  berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang, memiliki data dan informasi mengenai rekam jejak seseorang terkait dengan perkara korupsi maupun  transaksi keuangan yang mencurigakan.

Lembaga ini juga memiliki citra yang positif dan relatif lebih dipercaya dimata publik.   

Setelah Hoegeng yang legendaris, menurut dia, hingga kini tidak ada lagi figur-figur Kapolri yang dapat dibanggakan, dipercaya dan dicintai oleh publik.

"Maka tugas Presiden Jokowi lah untuk memunculkan kembali 'Hoegeng' baru menjadi Kapolri," katanya. (Baca: Presiden Joko Widodo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com