Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Ormas Islam Berharap PPP Segera Bersatu

Kompas.com - 23/12/2014, 11:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, onflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat perhatian dari organisasi masyarakat (ormas) berbasis Islam. Menurut Din, ormas-ormas Islam berharap PPP dapat segera menyelesaikan konflik internalnya.

"Ormas-ormas Islam berharap PPP dapat menyelesaikan konflik internalnya, karena tidak mungkin bersatu kalau ada perpecahan," kata Din, saat memberi sambutan di acara refleksi akhir tahun dan Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indonesia VI, di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Din menuturkan, ia yakin PPP mampu menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi secara musyawarah dan mufakat. Apalagi, kata dia, filosofi PPP kental dengan nuansa persatuan sehingga diyakini tak akan lama memelihara konflik.

"Insya Allah, apalagi (PPP) menggunakan kata persatuan, akan betul-betul menunjukkan persatuan, itu harapan kita," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga menyampaikan pendapat senada. Ia menilai konflik PPP sebagai fenomena unik dan berharap segera tuntas dengan cara yang terbaik.

"Semoga (PPP) bisa lekas bersatu. Memang ini fenomena baru Pak Din (Syamsuddin), karena sampai ada dua fraksi (PPP di parlemen)," ucap Zulkifli.

Musyawarah Pra-Kongres Umat Islam Indonesia VI digelar atas inisiasi Fraksi PPP di MPR. Ada pun kongres akan digelar pada 2015 di DI Yogyakarta. Dalam kongres tersebut dilibatkan unsur-unsur dari MUI, pondok pesantren, perguruan tinggi, serta lembaga Islam dari dalam dan luar negeri. Akan hadir juga dalam kongres itu sejumlah tokoh dengan latar belakang politisi, ekonomi, dan tokoh-tokoh bangsa.

Ada pun konflik yang terjadi di internal PPP bermula dari perlawanan Sekjen PPP Romahurmuziy pada kepemimpinan Suryadharma Ali. Romahurmuziy akhirnya didapuk menjadi ketua umum melalui Muktamar PPP di Surabaya, sedangkan kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar di Jakarta dan menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com