Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Akan Beli Pesawat Jet Amfibi untuk Berantas Illegal Fishing

Kompas.com - 22/12/2014, 16:57 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan TNI akan membeli jet amfibi, dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan praktik illegal fishing di perairan Indonesia. Jet Amfibi tersebut akan berfungsi dalam aktivitas TNI menjalankan patroli laut maupun patroli udara.

"Salah satu jenis pesawat Jet Amfibi tersebut yakni BE 200," ujar Ida Bagus, dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Ida Bagus menuturkan, rencana pembelian jet amfibi tersebut diutarakan pada saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan ke wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya di Wilayah Kalimantan Timur. Saat itu Jokowi melihat tentang aktivitas patroli darat maupun patroli laut dari TNI dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kemudian,kata Ida Bagus, TNI menawarkan solusi kepada Jokowi untuk membeli jet amfibi.

"Kami sampaikan solusi dalam hal pelaksanaan penindakan dan pencurian ikan di wilayah laut, berupa pesawat amfibi yang bisa mendarat di laut dengan karakteristik mampu di gelombang yang tinggi," ucap Ida Bagus.

Ida Bagus menerangkan, dengan kemampuannya yang bisa mendarat di permukaan laut, jet amfibi tersebut mampu menahan para pencuri ikan agar tidak melarikan diri. Jet tersebut juga mampu membawa tim untuk melakukan pengamanan laut. Ida mengatakan Jokowi menyetujui usul tersebut.

"Dan waktu itu beliau (Jokowi) setuju dengan ide itu," kata Ida Bagus.

Jet Amfibi tersebut merupakan jet asal Rusia. Jet tersebut biasanya digunakan untuk melakukan pemadaman hutan karena mampu mengangkut bom air. Selain itu, jet tersebut juga digunakan oleh tim Sar untuk kegiatan penanganan bencana maupun pencarian orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com