Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Akan Buka-bukaan Terkait Rekening Gendut Kepala Daerah

Kompas.com - 22/12/2014, 16:31 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan dugaan rekening gendut sejumlah kepala daerah. Pertemuan ini terkait dengan data yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam laporan itu disebutkan, ada sembilan kepala daerah dan mantan kepala daerah yang ditengarai memiliki rekening gendut. Dari sembilan nama ini, dua di antaranya merupakan gubernur aktif serta empat lainnya merupakan bupati.
 
Hingga kini, Mendagri Tjahjo Kumolo belum membeberkan detail pertemuan dengan pimpinan KPK soal rekening gendut para kepala daerah ini. Namun, secara singkat, Tjahjo menyebut sudah menyerahkan semuanya pada proses di KPK.

"Itu bukan kewenangan kami, sudah ada lembaganya yang menyelidiki itu, dan kami tidak tahu itu," ujar Mendagri kepada wartawan seusai bertemu pimpinan KPK (Jumat, 19 Desember 2014). "Itu antara PPATK dengan Kejaksaan dan KPK," kata Tjahjo lebih lanjut. (Baca: Temuan Rekening Gendut Kepala Daerah Harus Cepat Ditindaklanjuti)
 
Dalam wawancara terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengatakan pada Kompas TV, "Kami melakukan pengawasan dan pembinaan. Moga-moga ke depan lebih baik, baik yang menyangkut gratifikasi maupun korupsi."

Petang ini, Mendagri akan buka-bukaan soal dugaan rekening gendut kepala daerah dalam program "Kompas Petang" di Kompas TV, pukul 16.30-18.30. (Olivia Rosalia/Kompas TV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com