Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Bersedia Pimpin Kembali PMI untuk Cegah Intervensi Politik

Kompas.com - 19/12/2014, 13:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku diminta kembali memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menghindari PMI disusupi kepentingan politik. JK mengaku sebenarnya tidak berniat kembali menjadi ketua umum PMI periode 2014-2019.

“Sebenarnya saya tidak mau lagi, cuma teman-teman ini minta saya untuk menghindari politik PMI karena politik mau masuk dan mem-bail-out PMI, supaya PMI benar-benar netral,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (19/12/2014).

JK khawatir PMI masuk dalam pusaran politik karena kekuatan PMI terletak pada kenetralan dan independensinya. Dalam bursa pemilihan ketua umum PMI, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungguli Siti Hediyati atau Titiek Soeharto yang juga politisi Partai Golkar. (baca: Kalahkan Titiek Soeharto, JK Kembali Jadi Ketua PMI 2014-2019)

JK mengaku berat menerima jabatan Ketua Umum PMI karena saat ini tengah menjalankan tugas yang lebih besar sebagai Wakil Presiden. Namun, akhirnya Kalla tetap menerima dilantik sebagai Ketua Umum demi menjaga kebesaran dan profesionalisme PMI. (baca: Dengan Berat Hati, Jusuf Kalla Terima Kembali Jabatan Ketua Umum PMI)

Pemilihan Ketua Umum PMI 2014-2019 dilakukan dalam musyawarah nasional PMI yang berlangsung pada Rabu (17/12/2014) malam. Pemilihan ketua PMI diikuti 418 peserta Munas dari perwakilan PMI seluruh Indonesia, JK memperoleh 247 suara, sementara Titiek 170 suara.

Setelah terpilih, JK akan membentuk tim formatur untuk menentukan kepengurusan PMI periode 2014 - 2019. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com