Jokowi: Tidak Ada Kenaikan Harga BBM, yang Ada Pengalihan Subsidi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menurut Jokowi, yang ada adalah pengalihan subsidi BBM, yang dilakukan karena 72 persen subsidi BBM dinikmati oleh penduduk kelompok menengah atas.

"Negara kita senang dengan subsidi. Dari APBN kita sebesar Rp 2.039 triliun, Rp 433 triliun untuk subsidi, dan dari Rp 433 triliun subsidi itu, Rp 280 triliun untuk BBM. Dan 72 persen yang menikmati yang punya mobil, seperti bapak-bapak semuanya, yang seharusnya tidak perlu dapat subsidi," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di UGM, Selasa (9/12/2014).

Menurut hitung-hitungan Jokowi, alokasi subsidi BBM yang setiap tahunnya mencapai Rp 280 triliun apabila subsidi digelontorkan selama 5 tahun akan menghabiskan dana sebesar Rp 1.400 triliun. "Bayangkan selama 10 tahun kemarin subsidinya sampai 1.300 triliun, tiap hari kita bakar, tidak jelas," ucapnya.

Jokowi mengatakan, kini saatnya subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif, bukan konsumtif, seperti membangun rel kereta api. Untuk membangun rel kereta api di seluruh Indonesia, "hanya" dibutuhkan Rp 360 triliun. "Membangun rel kereta api ini lebih penting untuk mengatasi kendala transportasi logistik," ucap Jokowi.

Selain membangun rel kereta api, Jokowi berencana membangun 16.000 kilometer jalan tol Trans-Sumatera dan Trans-Kalimantan, 49 bendungan, serta perbaikan irigasi.

"Tujuh puluh persen irigasi kita rusak tidak pernah diapa-apain, 30 tahun tidak diperbaiki. Pengalaman mengajarkan, membangun infrastruktur harus dilakukan sesegera mungkin. Semakin kita menunda, biayanya akan semakin mahal dan akan membuat kita semakin pusing," katanya.

Pengalihan subsidi BBM ini juga diarahkan untuk pengadaan benih dan pupuk bagi petani. Hal ini dilakukan untuk mencapai swasembada beras dalam tempo tiga tahun mendatang.

"Saya beri target ke Menteri Pertanian, tiga tahun maksimal harus bisa swasembada. Tidak boleh lebih dari tiga tahun. Tidak swasembda, saya ganti menterinya," kata dia.