Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabur dari "Karantina", Ketua DPD II Bali Datang ke Munas di Jakarta

Kompas.com - 07/12/2014, 19:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Klungkung, Bali, Dewa Nida, menjadi satu-satunya perwakilan pengurus Golkar dari pulau dewata yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Minggu (7/12/2014). Dewa mengaku berhasil lolos dari "karantina" yang dilakukan terhadap pengurus-pengurus DPD II Golkar di Bali.
 
"Yang lain masih dikarantina. Dari Bali, hanya saya sendiri," ucap Dewa saat dijumpai di lokasi Munas.

Seperti diberitakan, Bali adalah basis dukungan terhadap Aburizal Bakrie yang akhirnya sepakat mendukungnya sebagai Ketua Umum secara aklamasi.  

Dewa menuturkan, Pengurus Golkar tingkat kabupaten dan kota di Bali mulai menjalani karantina sehari setelah Munas Golkar di Bali selesai. Mereka dipesankan hotel hingga dilibatkan dalam berbagai kegiatan agar tak bisa hadir dalam Munas Golkar tandingan di Jakarta.

Menurut Dewa, semua pengurus DPD II Golkar sebenarnya mendapat pesan singkat yang isinya undangan untuk hadir dalam munas di Jakarta. Namun, hanya dia yang berani memutuskan untuk berangkat ke Jakarta dengan ongkos pribadi.
 
"Yang lain takut diganti. Mereka semua sudah diomongin. Lagipula ada pengarahan dari Pak Aburizal yang mengancam akan membekukan pengurus yang datang ke munas lain," kata Dewa yang sempat menjadi panitia lokal dalam Munas di Bali itu.

Dia menyebutkan, kepergiannya ke Jakarta untuk hadir dalam munas versi Presidium Penyelamat Partai Golkar sudah diketahui oleh Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta.

"Beliau tahu dan biasa saja. Ini kan pilihan saya. Saya tidak mengajak siapa pun, ini pilihan politik saya sendiri," ungkap Dewa.
 
Dewa mengaku hadir dalam Munas di Jakarta karena kecewa dengan hasil Munas di Bali. Meski terlibat mulai dari proses persiapan hingga penutupan, Dewa menilai munas di Bali penuh rekayasa.
 
"Kalau mau dipecat silakan, tapi kan mereka (kepengurusan Aburizal) belum disahkan Kemenkumham. Kita lihat saja nanti," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com