Demokrat Dipercaya Akan Pertahankan Perppu Pilkada demi Jaga "Legacy" SBY

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakin, Partai Demokrat akan mempertahankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Sebab, Arsul mengatakan, mempertahankan perppu merupakan keharusan bagi Partai Demokrat untuk mempertahankan citra partai tersebut.

"Bagi Demokrat, ini hal penting karena terkait citra Partai Demokrat itu sendiri," ujar Arsul saat ditemui di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Partai Demokrat dinilai menjadi suara penentu dari diterima atau tidaknya perppu dalam sidang paripurna DPR pada Januari 2015. Arsul mengatakan, sekalipun ada fraksi yang menolak pengesahan perppu, jika dilakukan penghitungan voting, perppu akan disetujui apabila semua suara KIH, Fraksi Demokrat, dan setengah suara dari Fraksi PPP menujukkan dukungan bahwa pilkada dilakukan secara langsung.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya akan tetap pada komitmen awal untuk mendukung pilkada langsung. Terlebih lagi, Ruhut menambahkan, perppu yang telah disempurnakan dengan sepuluh perbaikan itu merupakan warisan Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat.

"Perppu itu legacy yang ditinggalkan oleh SBY. Ini era reformasi, demokrasi harus diutamakan. Berbicara demokrasi, berarti pilkada langsung, lalu pesta rakyat. Tidak mungkin mau mundur, dikembalikan ke DPRD," kata Ruhut.

Seperti diberitakan, dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa partainya akan berusaha untuk menggagalkan pengesahan perppu saat dibahas dalam sidang di DPR. Golkar diperkirakan akan mengajak partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menolak perppu pilkada.