Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Mau Banyak Pejabat Menyambutnya dan Mendampingi "Blusukan"

Kompas.com - 01/12/2014, 17:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pejabat di daerah untuk tidak berbondong-bondong menjemputnya di bandara dan mendampinginya selama kegiatan blusukan. Jokowi meminta hal ini agar pemerintah daerah juga bisa belajar menghemat anggaran.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, Presiden memanggil para stafnya pada Senin (1/12/2014) untuk merencanakan penghematan kunjungan kerja ke daerah hingga luar negeri. Jokowi, kata Pratikno, ingin tetap bisa melakukan blusukan, tetapi dengan penghematan.

"Presiden ingin rombongan lebih kecil. Lalu, di daerah juga semua pejabat jangan ditradisikan menjemput, berjubel-jubel," kata Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Pratikno menjelaskan bahwa penyambutan Jokowi oleh pejabat daerah justru memakan biaya besar. Selain itu, Jokowi juga mengkhawatirkan konvoi kendaraan dinas pemerintah daerah justru akan membuat kemacetan di jalan.

"Menurut Presiden, itu malah lebih ribet. Inginnya hemat, tidak ada yang lain," imbuh Pratikno.

Jokowi mulai melakukan penghematan perjalanan dinas dengan merampingkan jumlah rombongan. Pada saat melakukan kunjungan luar negeri ke Beijing, Tiongkok, awal November lalu, Jokowi hanya membawa 46 orang.

Rombongan itu sudah terdiri dari Pasukan Pengamanan Presiden, ajudan, protokoler, wartawan, dan menteri terkait.

Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan rombongan yang dibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai 75 orang setiap kali kunjungan ke luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com