Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Politik Ungkap Tiga Faksi yang "Eksis" di Partai Golkar

Kompas.com - 29/11/2014, 18:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yudha AR menilai potensi perpecahan di Partai Golkar akan semakin meluas jika partai berlambang beringin itu tidak mengatasi pertentangan antar-faksi yang ada di tubuh partai. Pertentangan antar-faksi, menurut Hanta, memang sudah menjadi bagian dari perjalanan Partai Golkar sejak era reformasi dimulai.

Untuk saat ini, Hanta memaparkan, setidaknya ada tiga faksi yang masih eksis di Golkar. Faksi pertama adalah faksi struktural pimpinan Aburizal Bakrie yang memang Ketua Umum Partai Golkar.

Sedangkan di luar struktural, masih ada dua faksi lain, yang menariknya pernah bersaing untuk menjadi ketua umum Partai Golkar pada 2004 silam. Dua faksi itu adalah faksi semi struktural pimpinan Akbar Tandjung yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar dan faksi kultural pimpinan mantan ketua umum Jusuf Kalla.

Apabila ketiga faksi tidak bisa disatukan, Hanta memperkirakan Golkar akan kehilangan "gigi" pada pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan secara serentak pada 2019 mendatang.

"Untuk mencegah perpecahan itu, maka pelaksanaan munas yang diterima semua faksi akan menjadi ring tinju arena pertarungan yang sebenarnya," kata Hanta di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Hanta melanjutkan, Partai Golkar memang beberapa kali mengalami perpecahan yang kemudian melahirkan partai baru. Dalam pemilihan legislatif 2014 misalnya, tercatat ada tiga partai peserta pemilu yang lahir dari 'rahim' Partai Golkar. Partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Jika dihitung sejak era reformasi, maka akan lebih banyak lagi partai yang terbilang lahir dari Partai Golkar. Misalnya saja Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Edi Sudrajat, Partai MKGR pimpinan Mien Sugandhi, dan Partai Karya Peduli Bangsa yang bahkan mendeklarasikan putri Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, sebagai calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com