Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurdin Halid Ingatkan Pesaing Aburizal Contoh PDI-P

Kompas.com - 27/11/2014, 07:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Politisi Partai Golkar Nurdin Halid mengingatkan elite Golkar yang berambisi menjadi ketua umum untuk menerima kenyataan dan menghormati pelaksanaan Musyawarah Nasional IX di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. Ia juga meminta agar semua elemen di Golkar juga menghormati hasil Munas jika memenangkan Aburizal Bakrie alias Ical secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Kepada pesaing Ical, Nurdin Halid mengatakan agar belajar dari proses pemilihan ketua umum yang terjadi di PDI Perjuangan.

"Oknum-oknum Partai Golkar yang punya ambisi biasa saja, tapi ambisi itu seharusnya diletakkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dan asas demokrasi Pancasila. Coba kita contohlah PDI-P. Di mana PDI-P mencalonkan Megawati secara aklamasi, enggak ada ribut-ribut," kata Nurdin Halid, saat menerima pernyataan sikap dan dukungan 34 DPD Partai Golkar untuk Ical, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Nurdin mengklaim, peluang Ical terpilih secara aklamasi sangat besar jika para calon ketua umum lainnya tidak hadir pada pemilihan yang digelar dalam Munas di Bali. Hingga saat ini, kata Nurdin, hanya Ical yang dipastikan mendapat dukungan penuh dari para pemilik suara.

"Semua harus sesuai mekanisme aturan-aturan itu. Tatib disahkan oleh semua peserta yang punya hak suara. Tidak ada hak yang dipaksakan," ujarnya.

Nurdin mempertanyakan jika ada elite partai yang meributkan terpilihnya calon ketua umum secara aklamasi.

"Itu yang namanya partai modern. Sebenarnya Partai Golkar juga modern, tapi sekarang yang ada ini adalah segelintir oknum-oknum yang tidak lebih 20 orang, yang seolah-olah ingin menciptakan demokrasi, tapi sebenarnya tidak," kata Nurdin.

Sebelumnya, para calon ketua umum Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Mereka menyatakan menggelar Munas tandingan di Jakarta pada Januari 2015. Langkah ini, kata Agung, dilakukan karena kepemimpinan Ical dinilai sudah melanggar AD/ART partai dan tidak mengakomodasi aspirasi kader.

Mereka juga menyatakan tidak akan menghadiri Munas di Bali versi pimpinan Ical karena penyelenggaraan dan hasilnya adalah tidak sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com