Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Terima Kasih Pak Menkumham, Pembantu Presiden yang Membangkang

Kompas.com - 26/11/2014, 12:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laolly sebagai pembantu Presiden yang membangkang.

Hal itu disampaikan Benny saat mengetahui Yasonna hadir mewakili pemerintah dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Agenda rapat paripurna itu membahas revisi UU No 17/2014 tentang UU MD3.

"Terima kasih Pak Menkumham, pembantu Presiden yang membangkang," kata Benny saat melakukan interupsi pada awal rapat paripurna.

Benny lalu menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri menghadiri rapat dengan DPR sampai proses perdamaian antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat selesai.

Benny ingin agar pimpinan DPR dalam rapat paripurna ini meminta Presiden Jokowi mencabut larangan tersebut.

"Kita tidak usah kasih tempo 1 x 24 jam. Tapi, kalau bisa dalam tempo yang tidak lama, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mencabut," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Meski demikian, Benny mengapresiasi langkah fraksi yang tergabung dalam KIH yang telah menyerahkan semua nama anggota mereka untuk ditempatkan di dalam alat kelengkapan Dewan. Ia meminta agar pimpinan DPR segera mengesahkan sehingga DPR dapat segera bekerja.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut tidak lagi melarang para jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke DPR RI. (Baca: Presiden Kini Izinkan Menteri Rapat di DPR)

"Itu surat tanggal 4 November (meminta menteri tidak ke DPR), pada saat di DPR, itu baru ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi," kata Presiden di Bengkulu, Rabu.

Menurut Jokowi, pada tanggal tersebut, dia memang meminta para menteri untuk tidak menghadiri undangan rapat DPR. Saat itu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR masih berkonflik.

"Kalau kita dipanggil ke sana, dan datang pasti juga keliru, siapa yang melarang, kita menunggu sampai yang di Dewan itu selesai," ujarnya.

Terhitung hari ini, menurut Presiden, permasalahan antarkubu koalisi yang terjadi di legislatif tersebut sudah selesai.

"Hari ini mungkin selesai, ya kalau dipanggil silakan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com