Ini Kata Menteri dari Partai soal Integritas Jaksa Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly meminta agar masyarakat menghilangkan dikotomi parpol dan non-parpol. Menurut dia, siapa pun sosok yang ditunjuk sebagai pejabat publik tentu dianggap layak dan profesional di bidangnya.

"Jadi, soal integritas ini, seolah-olah parpol ini tidak obyektif. Enggak usahlah ada dikotomi parpol dan non-parpol. Harus ada profesionalisme di bidang penegakan hukum," kata Laoly, menanggapi keraguan masyarakat atas penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Kamis (20/11/2014).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru menggantikan Basrief Arief. Namun, penunjukan politisi Partai Nasdem itu menuai kritik.

Sejumlah kalangan meragukan Prasetyo dapat menegakkan supremasi hukum sesuai keinginan Jokowi.

"Mari kita lihat kinerja beliau. Pasti sudah ada pertimbangan. Saya percaya telah diputuskan proses dengan segala pertimbangan yang matang," katanya.

Lebih jauh, ia membandingkan kondisi yang dihadapi Prasetyo saat ini dengan kondisi Abraham Samad ketika terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia optimistis, Prasetyo dapat bekerja seperti Abraham.

"Dulu orang banyak mengkritik Abraham Samad. Enggak paslah, inilah, itulah. Tapi, setelah kita lihat, justru beliaulah yang paling progresif pendekatan hukumnya," kata Menteri dari PDI-P ini.