"Penyelesaian Konflik TNI-Polri Jangan seperti Sandiwara"

Bambang mengatakan, penegakan hukum yang tidak berimbang justru tidak akan menyelesaikan masalah dengan tuntas. Bentrok antara TNI dan Polri diprediksi akan kembali terulang.

"Penyelesaian konflik TNI dan Polri jangan seperti sandiwara. Jangan karena jiwa korsa, masing-masing berusaha menutupi kesalahan anggotanya," ujar Bambang, kepada Kompas.com, Kamis (20/11/2014).

Pimpinan kedua institusi, lanjut Bambang, sebaiknya benar-benar memberikan sanksi bagi anggotanya yang tebukti melakukan kesalahan. Jika tidak, mereka akan merasa dilindungi oleh atasan, dan tidak menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

"Siapa yang salah harus diusut dan ditindak dengan tegas berdasarkan hukum," kata Bambang.

Dalam konflik TNI dan Polri yang terjadi di Batam pada September lalu, Bambang menilai, penyelesaian masalah antara kedua institusi terlalu sederhana. Ada kesan menutupi baik dari TNI mau pun Polri terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi. Hal ini lah yang dianggap Bambang kembali memicu bentrokan pada pada Rabu (19/11/2014) kemarin.

Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan tindakan pengerusakan. Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan, perlu adanya sikap tegas dari Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah melakukan pembenahan dalam undang-undang.

"Jokowi perlu mengambil kebijakan radikal, menyusun sistem keamanan nasional dalam undang-undang. Hukum tidak boleh sandiwara," kata Bambang.